Connect with us

PALEMBANG

Empat Terdakwa Korupsi Tugu Terancam di Jerat Pasal Berlapis

Published

on

Empat terdakwa korupsi tugu perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Senin (12/8/2019).

Sumselraya.com, Palembang – Empat terdakwa korupsi tugu perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir terancam dijerat pasal berlapis karena telah merugikan negara Rp505 juta dari pagu anggaran senilai Rp1,5 Miliar.

Pantauanpada sidang pertama kasus korupsi tugu tersebut di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Senin (12/8/2019) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus Kejari Palembang membacakan dakwaan keempat terdakwa secara terpisah.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik unit Pidkor Satreskrim Polresta Palembang diduga proyek pembangunan gerbang batas ini tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB),” ujar JPU Herry saat menguraikan dakwaan.

Adapun keempat terdakwa yakni Khairul Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta ketiga terdakwa lain dari pihak ketiga proyek masing-masing Ichsan Pahlevi, Asmol Hakim, dan Ahmad Thoha.

Kasus korupsi bermula pada 2013 saat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan gerbang batas Kota Palembang – Kabupaten Ogan Ilir di Jalan Gubenur H. A. Bastari Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

Dana pengerjaan tugu tersebut bersumber dari APBD melalui pos anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang tahun 2013 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Sementara perencanaan kegiatan pekerjaan pembangunan gerbang batas Kota Palembang – Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan oleh CV. Cita dan Citra melalui Yon Rosandi (Almarhum) dengan nilai kontrak sebesar Rp89.000.000.

Hasil pelaksanaan kontrak perencanaan tersebut berupa gambar rencana pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 4 lokasi pembangunan gerbang batas Kota Palembang, lalu Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), laporan awal, laporan akhir, dan RAB khususnya RAB gerbang batas Kota Palembang – Ogan Ilir senilai Rp1.496.779.000, namun hasil pembuatan tugu tersebut tidak sesuai dengan RAB.

“Akibat ketidaksesuaian dengan RAB, pembangunan tugu perbatasan Palembang – Ogan Ilir berpotensi merugikan keuangan negara yang setelah dihitung tim BPKP Perwakilan Sumsel mencapai hingga Rp505 juta,” jelas JPU Herry.

Terdakwa Khairul sendiri ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek tersebut berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor. 800/006/DPU-CKP/II/2013 tanggal 2 Februari 2013 Tentang Penunjukan PPK di lingkungan Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013.

Meski demikian, kerugian negara yang dimaksudkan JPU telah dikembalikan oleh terdakwa kepada penyidik pidana khusus Kejari Palembang beberapa waktu lalu, pengembalian tersebut dapat menjadi pertimbangan JPU dalam tuntutan.

“Bisa untuk pertimbangan tuntutan, namun tidak bisa menghilangkan pidananya,” kata Kasi Pidsus Kejari Palembang, Andi Utama usai sidang.

Sidang selanjutnya akan dihadirkan 22 saksi terkait kasus tersebut dan sementara itu keempat terdakwa ditahan di Lapas Pakjo Palembang.

Keempat tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu dalam dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(jtr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PALEMBANG

ACT Sumsel Distribusikan 140.000 Liter Air Bersih

Published

on

140.000 lier air yang didistribusikan tersebut berasal dari dana para donatur yang rutin berdonasi ke ACT.

Sumselraya.com, Palembang – Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Selatan kembali mendistribusikan sebanyak 140.000 liter air menggunakan truk tangki ke wilayah kekeringan di wilayah Sumsel.

Sebanyak 15 truk tersebut diberangkatkan dari Kantor ACT Sumsel di Kota Palembang dengan berkonvoi, Kamis (22/8/2019) di mana air akan disalurkan ke warga pra sejahtera di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

“ACT selalu serius berkomitmen ikut mengatasi permasalahan kekeringan di mana pun, termasuk di Sumsel,” kata Branch Manager ACT Sumsel, Ardiansyah.

Menurutnya dari pantauan BMKG hingga awal Agustus 2019, beberapa wilayah di Sumsel sudah mengalami kekeringan meteorologi level ekstrem di mana tercatat ada daerah yang sudah lebih dari 60 hari tidak ada hujan.

Kondisi tersebut, katanya, berdampak pada kekeringan di lahan-lahan pertanian dan berkurangnya pasokan air bersih untuk konsumsi masyarakat, akibat kekeringan juga menimbulkan kebakaran lahan di wilayah Gambut.

Kekeringan itu, kata dia, memang tidak langsung berdampak pada kematian tanaman, namun akibat kekeringan tersebut sendi-sendi kehidupan masyarakat ikut melemah, salah satunya dapat menyebabkan sawah gagal panen dan sumber air mengering.

“Otomatis perekonomian masyarakat pun terganggu, belum lagi krisis air bersih yang membuat kualitas air menjadi tak layak konsumsi, sangat beresiko bagi kesehatan,” katanya.

Ia menjelaskan 140.000 lier air yang didistribusikan tersebut berasal dari dana para donatur yang rutin berdonasi ke ACT. Sebelumnya ACT Sumsel telah mendistribusikan 100.000 liter air bersih ke beberapa wilayah di antaranya Desa Air Itam Palembang, Jalan Tanjung api-api, Jalur Gasing Laut Banyuasin, Keramasan, Desa Mulyasari, Jalur 17 dan Pulokerto.

“ACT Sumsel mengajak semua masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi kekeringan dengan aksi-aksi nyata melalui : bit.ly/DermawanSumselAtasiKekeringan, di mana kepedulian terhadap warga pra sejahtera merupakan salah satu tugas bersama saling membantu,” demikian Ardiansyah. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PALEMBANG

SATGAS Kebakaran Hutan Dan Lahan Musi Rawas Tangkap Pembakar Lahan

Published

on

Kini dua pelaku terancam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Sumselraya.com, Palembang – Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, menangkap dua tersangka pembakaran lahan setelah tertangkap tangan membakar lahan milik sendiri.

“Benar ada dua pelaku bakar lahan yang kita tangkap. Satu pelaku berstatus PNS dan baru diamankan hari ini,” kata Kasat Reskrim Polres Musi Rawas AKP Wahyu S, Kamis (22/8/2019).

Kedua pelaku, yakni Sirtani (54) dan Arman (29). Sirtani adalah seorang PNS di Musi Rawas Utara yang meminta Arman untuk membakar lahan lima hektare.

“PNS ini pemilik lahan, dia yang minta Arman untuk membakar lahan miliknya. Keduanya sudah ditetapkan tersangka,” kata Wahyu.

Penetapan Sirtani sebagai tersangka, kata Wahyu, bermula dari tertangkapnya Arman pada 20 Agustus lalu. Saat itu Arman tertangkap tangan oleh Satgas Karhutla saat patroli pukul 15.30 WIB.

Selanjutnya, Arman dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Arman mengaku dibayar oleh Sirtani untuk membakar lahan sebelum jadi lahan pertanian.

“Arman diupah oleh Sirtani membakar lahan seluas lima hektare itu. Upahnya Rp Rp100.000, karena memang Arman juga hanya pekerja serabutan,” kata Wahyu.

Dari keterangan Arman itulah kemudian polisi memanggil Sirtani yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Kini dua pelaku terancam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

“Ancaman hukuman paling singkat penjara 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar,” kata dia. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PALEMBANG

Imigrasi Palembang Periksa Dokumen 2.600 Jamaah Haji

Published

on

Kegiatan pemeriksaan dokumen keimigrasian tersebut terus dilakukan evaluasi sehingga pelayanan penyambutan kedatangan tamu Allah yang masih 13 kloter lagi bisa lebih baik.

Sumselraya.com, Palembang – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah melakukan pemeriksaan 2.600 lebih dokumen jamaah haji asal Sumatera Selatan dari Arab Saudi yang mendarat ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II.

“Sejak kedatangan jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama pada 17 Agustus 2019 hingga kloter keenam hari ini tidak ditemukan masalah dokumen keimigrasian milik masyarakat yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekkah dan Madinah, Arab Saudi,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Triman di Palembang, Kamis (22/8/2019).

Pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian jamaah haji yang pulang dari Arab Saudi beberapa hari ini berjalan dengan baik, karena pihaknya menyiapkan jalur khusus di Bandara Internasional SMB II Palembang.

“Penyediaan jalur khusus ditujukan untuk memudahkan pemeriksaan dokumen keimigrasian jamaah haji yang telah melakukan perjalanan ibadah yang cukup panjang,” ujarnya.

Kegiatan pemeriksaan dokumen keimigrasian tersebut terus dilakukan evaluasi sehingga pelayanan penyambutan kedatangan tamu Allah yang masih 13 kloter lagi bisa lebih baik.

“Kondisi lancar tersebut diharapkan bisa berlangsung hingga kedatangan semua tamu Allah melalui Debarkasi Haji Palembang, yang jumlahnya mencapai 8.545 orang dengan perincian 7.195 dari Sumsel, dan 1.255 orang dari Bangka Belitung dan 95 petugas pendamping jamaah,” ujarnya.

Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian bagi masyarakat yang menunaikan ibadah haji pada 2019 ini, dilakukan persiapan maksimal mulai pemberangkatan calon haji ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah, Arab Saudi pada gelombang pertama 7-19 Juli dan gelombang kedua pada 20-25 Juli 2019 hingga kedatangan pada 17 Agustus hingga awal September 2019.

Jamaah haji asal Sumsel dan Bangka Belitung yang berangkat dan pulang melalui Badara Internasional SMB II Palembang mengggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines diatur dalam 19 kloter. (kap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending